Peresmian kantor LPKN DPD propinsi Bali

Cahayabali.com – Peresmian kantor Direktorat LPKN DPD propinsi Bali ,kep,Men.Perindg RI No,30/MPP/Kep,DPN No,07/01/SK/DPD,Bali/v/2018/LPKN/Pusat.LPKN ini berpusat di Situbondo.

No hp 0813339191618, dengan pengurus yang sangat luar biasa sebagai berikut ,Bapak Yohan A Kapitan,SH sebagai Direktorat Jenderal,Bapak I Ketut Adrianus Haris,S Tp sebagai wakil Direktur Jenderal,Bapak Charles Lungkang, STH ,SH sebagai Sekretaris Umum, Bapak Hironimus Tumpung,SH sebagai Kabid Kelembagaani,sedangkan Bapak ketu Santia,STP sebagai Kabid,Humas dan investigasi Pengurus ,LPK N DPD Propinsi Bali dilantik di Situbondo,tgl 7 Mei 2018,dengan jumlah anggota sekitar 20 orang

Berdiri. Tgl 31 Oktober 2009 yang dipimqin oleh Zainur Rofig MHP maka Direktorat pimpinan Nasional ,LPKN Nasional memutuskan penmbentukan kantor peqwakilan di Propinsi Bali.yang beralamat di Perum Nusa Puri Kampial Blok C/30 Br, petangan kutuh Kec,Kuta Selatan Kab.Badung ,propinsi Bali.

VISI DAN MISI Direktorat LPK Nasional

VISI LPK NASIONAL
Gerakan Advokasi Konsumen bertumpu pada 3 konsep ide gerakan konsumen yaitu :
1. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
2. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

MISI LPK NASDIONAL
Melakukan Pembelaan Konsumen, Pemberdayaan Konsumen dan Kaderisasi Sebagai Bagian Integral dari Gerakan Perlindungan Konsumen.

SIFAT LPK NASIOAL
1. Mandiri terbuka dan tanpa membedaan ras,suku,agama dan golongan
2. Persaudaraan, perjuangan dan perlindungan
3. Nirbala tidak memajukan kepentingan satu kelompok atau golongan politik tertentu

STRATEGI LPK NASIONAL
Dalam usaha pencapaian tujuan LPK Nasional menerapkan Prinsip – prinsip strategis :
1. Berpihak pada kepentingan konsumen serta mempengaruhi pengambil keputusan, baik pemerintah dan / atau dunia usaha agar memenuhi hak-hak konsumen.
2. Mengembangkan solideritas dan jaringan gerakan perlindungan konsumen di tingkat daerah, nasional dan internasional, antara konsumen, ngo lain yang perduli dengan permasalahan konsumen dan pers.
3. Penyebarluasan informasi independen tentang hak-hak konsumen serta usaha-usaha perlindungannya.(cb)

Berita Terkait

Beri Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close