Tugas Berat Anies Sandi Merajut Persatuan

Diminta kedepankan penegakan hak asasi seluruh warga Jakarta

Jakarta – Pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemimpin DKI Jakarta (2017-2022) merupakan momentum bagi mereka mempersatukan warga ibu kota.

Sejak masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, terutama pada putaran kedua, warga Jakarta seakan terbelah menjadi dua kutub, antara pendukung Anies-Sandi dengan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Bahkan, hingga sekarang perdebatan di antara kedua pendukung masih terjadi di media sosial. Hal ini akan menjadi tantangan berat Anies-Sandi, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Firman Manan, menilai persoalan itu perlu segera dibenahi. Anies-Sandi menurutnya perlu mengikis stigma yang mencitrakan mereka dekat dengan kelompok Islam sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017.

Menurut Firman, Anies-Sandi harus membuka diri pada kelompok lain, setelah resmi menjabat sebagai pemimpin Jakarta.

“Yang kemudian harus dilakukan Anies-Sandi bagaimana kemudian stigma itu bisa dilepaskan, bahwa Anies-Sandi pemimpin untuk seluruh masyarakat jakarta, bukan pemimpin kelompok tertentu yang sampai hari ini stigma itu masih muncul,” kata Firman saat berbincang dengan CNNIndonesia, Minggu (15/10).

Selama kampanye, Anies-Sandi mendapat dukungan dari kelompok Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), serta kelompok lainnya yang ikut dalam gerakan aksi berjilid menuntut Ahok di penjara.

Sejumlah tokoh yang vokal dalam gerakan tersebut bahkan secara terbuka mengungkapkan dukungannya kepada Anies-Sandi. Mereka di antaranya Rizieq Shihab dan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir.

“Jadi bagaimana kemudian Anies-Sandi mampu tampil sebagai pemimpin Jakarta yang mengayomi seluruh masyarakat Jakarta,” tutur Firman.

Firman berpendapat, Anies-Sandi tak harus menjauhi atau memutus komunikasi dengan kelompok Islam tersebut. Yang mesti dilakukan oleh pasangan yang didukung Gerindra dan PKS itu, kata Firman, adalah membuka ruang komunikasi dengan semua kelompok masyarakat di Jakarta.

“Tidak apa-apa (berkomunikasi), juga tidak kemudian membatasi diri untuk tidak berhubungan, tidak juga, itu juga tidak baik. Tapi dengan semua kelompok kemudian membangun komunikasi,” ujarnya.

Firman menyebut, dalam dua tahun ke depan, politik di Indonesia akan tetap memanas, dengan dua hajatan besar seperti Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Untuk itu, Anies-Sandi diharapkan mampu mengelola komunikasi dengan baik, agar tak menjadi gangguan saat mereka memimpin Ibu Kota, mengingat Jakarta sebagai barometer politik nasional sekaligus lokasi pusat pemerintahan.

“Yang harus diantisipasi karena ini kan tahun politik, 2018 dan 2019, itu juga pertarungan politik di tingkat pusat, tentu saja karena DKI Jakarta barometer, itu tentu juga bisa mengganggu,” kata Firman.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan, kedekatan Anies-Sandi dengan kelompok Islam tak terjadi begitu saja.

Arief menyebut dukungan kelompok Islam, seperti FPI dan yang lainnya kepada Anies-Sandi karena Ahok, yang menjadi salah satu lawan politiknya dinilai menghina Islam.

“Kemarin itu mereka bergerak dukung Anies-Sandi, karena lawannya Anies-Sandi, (Ahok) itu kan ada melakukan kesalahan, atau melakukan pelanggaran hukum. Menghina agama, menghina Alquran, akhirnya mereka bangkit, dan meminta keadilan,” kata Arief kepada CNNIndonesia.

Jika Anies-Sandi melakukan hal serupa seperti Ahok, kata Arief, bukan tidak mungkin kelompok Islam, yang sudah melakukan aksi berjilid selama enam bulan sampai putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, akan kembali turun ke jalan menuntut keduanya.

“Kalau Anies-Sandi menyakiti umat Islam mereka juga akan bergerak, atau tidak memberikan sebuah keadilan seluruh masyarakat Jakarta, saya rasa mereka juga akan bergerak,” tuturnya.

Menurut Arief, setelah Anies-Sandi resmi memimpin Jakarta, mereka berdua harus bisa berdiri di atas seluruh kelompok masyarakat.

“Kami berharap dia juga bisa memenuhi janjinya, karena janji-janji dia kan banyak. Tetapi kan juga janji-janjinya dia itu tidak bisa direalisaikan oleh mereka berdua saja, DPRD juga harus mendukung, begitu juga masyarakat,” ujarnya.

Utamakan hak warga Jakarta

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution meminta Anies-Sandi mengedepankan penegakan hak asasi seluruh warga Jakarta.

Komnas HAM, lanjut Maneger memiliki catatan untuk Anies-Sandi soal pekerjaan rumah kemanusiaan di Jakarta.

Dia menyebut dalam perspektif HAM sedikitnya ada tujuh pekerjaan rumah yang perlu dibenahi Anies-Sandi setelah mereka resmi memimpin Ibu Kota.

Tujuh poin itu antara lain, hak atas transportasi publik, hak atas pemukiman, hak atas kebersihan kota, hak atas bebas banjir, hak atas keadilan, hak atas kepastian hukum dan hak pemenuham HAM.

Komnas HAM memberikan perhatian pada pemenuhan HAM warga di wilayah Jakarta. Mengingat, kata Manager, Ahok saat memimpin Jakarta tak pernah mengindahkan HAM warga yang terdampak pada kebijakannya.

“Beberapa kebijakan Ahok juga melanggar HAM di antaranya penggusuran paksa yang mengakibatkan sekitar 3.866 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian,” tuturnya.

Tags

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close