Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, Lobar Terobsesi Wujudkan Raperda Pariwisata Berkelanjutan

Reporter : Cakra Wibawa

Mataram – Kabupaten Lobar nampaknya ingin terus mengepakkan sayapnya di sector priwisata. Berbagai kegiatan dan event pun terus digelar. Kini, Pemkab Lobar mulai merancang sebuah Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata Berkelanjutan.

Dirancangnya Perda tersebut seolah menasbihkan niat Pemkab Lobar untuk mengukuhkan pariwisata berkelanjutan. Jika bisa dijadikan sebuah Perda, maka Perda tersebut akan menjadi Perda Pariwisata pertama di Indonesia. Karena memang belum ada di daerah lain. “Kita yakin untuk Pariwisata Berkelanjutan, ini baru kita yang memulai. Kita berharap ini direplikasi nantinya oleh kabupaten lainnya yang menjadi pilot project dalam STO (Sustainable Tourism Observatory),” demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lobar Drs. M Ispan Junaidi, S.Pd, M.Ed Jumat (13/10/2017).

Setelah mampu menjadi pilot project dalam STO tersebut, Pemkab Lobar, kata Ispan juga menargetkan diri menjadi Sustainable Tourism Action Plan (STAP). Menurut dia, Raperda tersebut seharusnya sudah masuk dalam pembahasan di DPRD Lobar, namun karena merupakan sesuatu yang baru maka masih perlu diperkaya dengan banyak pembahasan.

BACA JUGA

Pembahasan materi Raperda itu sendiri diselenggarakan Dinas Pariwisata Lobar bekerjasama dengan Pusat Kajian Pariwisata Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) di Aula Rapat Rumah Makan Kebon Radja Jati Sela Gunung Sari. Hadir dalam pembahasan ini adalah komponen dari Dinas Pariwisata, beberapa SKPD, dan para pelaku pariwisata yang tergabung dalam beberapa asosiasi pelaku industri wisata.

Akademisi dari Unram, DR. H. Saufi yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam pembahasan itu menegaskan bahwa Raperda tersebut memiliki beberapa isi pokok, di antaranya adalah masalah destinasi, promosi, pengembangan SDM, dan Industri. Sebelumnya, materi Raperda ini juga telah melalui proses Foccus Group Discussion (FGD) yang menghimpun data dan masukan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB. “Raperda ini memberikan kekhususan pada penghargaan terhadap kebijaksanaan lokal (local wisdom) pada destinasi wisata,” terangnya.

Saufi juga menjabarkan bahwa konteks local wisdom tidak sekedar hanya menyentuh budaya saja, namun juga manusianya. “Jadi point point itu yang menjadi titik focus kita dalam pembahasan Raperda tersebut,” pungkasnya kemudian.

Tags

Beri Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close