Relokasi pengungsi Gunung Agung ke luar Bali ‘memicu masalah baru’

Pemerintah Indonesia memfokuskan pengungsian masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana letusan Gunung Agung ke sembilan kabupaten dan kota di Bali.

Karangasem, cahayabali.com – Meskipun provinsi lain menyediakan tempat pengungsian, puluhan ribu warga di kaki gunung api itu tidak akan disebar ke luar Bali untuk mencegah munculnya persoalan baru.
“Semua masih terkonsentrasi di Bali dan kami belum membuka pengungsian di wilayah lain. Kami menyiapkan daerah tetangga seperti Lombok tapi sampai saat ini belum dibutuhkan,” kata Menko PMK Puan Maharani di Jakarta, Kamis (29/09).
Sembilan daerah itu adalah Buleleng, Gianyar, Bangli, Karangasem, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, dan Tabanan. Pencatatan hingga Kamis petang memperlihatkan jumlah pengungsi terus bertambah dan telah mencapai 134.229 orang.

Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebut menyebar pengungsi ke provinsi lain bukanlah persoalan mudah. Menurutnya Bali memiliki cukup lahan untuk dialihfungsikan menjadi pengungsian.
“Penduduk Bali sekitar 4,2 juta orang, sedangkan pengungsi hanya 102.000 jiwa. Tidak perlu dibawa keluar Bali, itu malah menambah permasalahan,” tuturnya.

Dikutip dari CNN Indonesia Sutopo mengatakan, pemindahan keluar Bali berpotensi mengganggu psikologi para pengungsi. Aspek itu, kata Sutopo, perlu dipertimbangkan karena waktu letusan Gunung Agung tidak dapat diprediksi.
“Masyarakat akan tidak nyaman. Secara psikologis, mereka merasa lebih nyaman di Bali, apalagi bersama tetangga satu desa sama, saling kenal dan memiliki kebiasaan yang sama,” ucap Sutopo.

Saat ini baru dua dari sembilan pemerintah kabupaten dan kota penampung pengungsi Gunung Agung yang menetapkan status siaga bencana, yaitu Karangasem dan Bangli. Namun status itu tidak cukup untuk mencairkan dana darurat yang dianggarkan APBD.
Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri 59/2007, kata Sutopo, dana tersebut baru dapat digunakan apabila pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap bencana, satu tingkat di atas siaga dan di bawah level transisi bencana.
Di sisi lain, Karangasem telah meminta dan mendapatkan dana siap pakai BNPB sebesar Rp1 miliar, yang menurut Sutopo akan digunakan untuk menutup biaya operasional penanganan pengungsian.

Saat ini, menruut Sutopo, pemerintah sudah menyiagakan kebutuhan pengungsian untuk jangka 30 hari ke depan, yang dianggap vital karena penduduk kaki Gunung Agung berpotensi terus berada di pengungsian selama letusan belum terjadi.
“Logistik itu selalu diisi. Tidak pernah kosong. Begitu beras 100 kilogram keluar, besoknya dikirim lagi,” ucapnya.

Berita Terkait

Beri Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close